KATA
PENGANTAR
Puji syukur saya penjatkan kehadirat
Allah SWT, yang atas rahmat-Nya maka saya dapat menyelesaikan penyusunan
makalah yang berjudul “Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)”.
Penyusunan makalah adalah merupakan
salah satu tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran
Sejarah di SMA Sukma Bangsa Bireuen.
Dalam Penyusunan makalah ini saya
merasa masih banyak kekurangan-kekurangan baik pada teknis penyusunan maupun
materi, mengingat akan kemampuan yang dimiliki saya. Untuk itu kritik dan saran
dari semua pihak sangat saya harapkan demi penyempurnaan penyusunan makalah
ini.
Dalam penyusunan makalah ini saya
menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang
membantu dalam menyelesaikan makalah ini, khususnya kepada :
- Ibu
Jamilah Akbar, S.Psi Selaku Kepala Sekolah SMA Sukma Bangsa Bireuen
serta segenap jajarannya yang telah memberikan kemudahan-kemudahan baik
berupa moril maupun materiil selama mengikuti pendidikan di SMA Sukma
Bangsa Bireuen.
- Ibu
Meutia Lisa Purnama, S.Si selaku Wali Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa
Bireuen.
- Bapak
Zahlul Fikri,A.Md selaku Guru Mata Pelajaran yang telah meluangkan waktu,
tenaga dan pkiran dalam pelaksanaan bimbingan, pengarahan, dorongan dalam
rangka penyelesaian penyusunan makalah ini.
- Rekan-rekan
semua di Kelas XII IPS SMA Sukma Bangsa Bireuen.
- Secara
khusus penyusun menyampaikan terima kasih kepada keluarga tercinta yang
telah memberikan dorongan dan bantuan serta pengertian yang besar kepada
penyusun, baik selama mengikuti pembelajaran sekolah maupun dalam
menyelesaikan makalah ini
- Semua
pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan
bantuan dalam penyusunan makalah ini.
Akhirnya saya berharap semoga Allah
memberikan imbalan yang setimpal pada mereka yang telah memberikan bantuan, dan
dapat menjadikan semua bantuan ini sebagai ibadah, Amiin Yaa Rabbal ‘Alamiin.
Penyusun
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan
1.3 Manfaat
BAB II ISI
- Sejarah Berdirinya PBB
- Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB
- Keanggotaan PBB 8
- Susunan Keanggotaan dan Tugas
Badan-badan PBB
- Lembaga Khusus
- Tujuan Lain
- Mandat Lainnya
- Pendanaan
- Kebijakan Personil
- Reformasi Efektifitas
BAB III KESIMPULAN
DAFTAR PUSTAKA
BAB
I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
adalah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara berdaulat yang
bertujuan menghindar menghindari perang dunia dan mala petaka kemanusiaan
akibat perang. Piagam PBB ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada tanggal
26 Juni 1945. Dan Piagam PBB mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945.
Seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan utama PBB adalah menjaga perdamain dan
keamanan internasional, menyelesaikan sengketa secara damai, melakukan tindakan
kolektif,mencegah ancaman terhadap perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial
ekonomi internasional dan hak asasi manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi
negara-negara yang cinta damai untuk mendukung penyelesaian sengketa secara
damai.
1.2 Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini adalah:
- Mengetahui
sejarah berdirinya PBB.
- Mengetahui
azaz dan tujuan berdirinya PBB.
- Mengetahui
keanggotaan PBB.
- Mengetahui
susunan keanggotaan dan tugas Badan-badan PBB.
- Dan
lainnya.
1.3 Manfaat
Dengan didapatkannya tujuan dari
tugas akhir ini maka diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) secara keseluruhan.
BAB
II
ISI
A. Sejarah Berdirinya PBB
PBB didirikan di San Fransisco pada
24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington, DC, namun
Sidang Umum yang pertama – yang dihadiri wakil dari 51 negara – baru
berlangsung pada 10 Januari 1946 di Church House, London. Sejak didirikan
hingga tahun 2007, sudah tercatat ada 192 negara yang menjadi anggota PBB.
Markas pertama PBB berada di San Francisco, namun sejak tahun 1946 sampai
sekarang kantor pusatnya terletak di di New York.
Church House adalah sebuah bangunan
yang menjadi markas pusat dari perkumpulan gereja-gereja (Anglikan) di Inggris,
terletak di sebelah selatan dari Dean’s Yard di sebelah Wesminter Abbey di kota
London. Gereja ini pada saat itu diduga kuat menjadi salah satu tempat
berkumpulnya tokoh-tokoh gereja yang menjadi seorang Freemason.
Bangunan ini didisain oleh Sir
Herbert Barker, sekitar tahun 1930-an, sebagai pengganti gedung yang terdahulu,
yang diresmikan pada tahun 1902 oleh Coorperation of Church House yang berdiri
sejak 1888. Bangunan ini dimaksudkan sebagai peringatan perayaan emas 50 tahun
bertahtanya Ratu Victoria yang menjadi ratu sejak 1887. Batu pertama
pembangunan bangunan ini diletakkan oleh Ratu Mary pada 26 Juni 1937 dan
diresmikan oleh Raja George VI pada 10 Juni 1940.
King George VI merupakan pendukung
utama dan anggota aktif Craft (Freemason) dan pada tahun 1953 Uskup Anglikan ke
XVI juga seorang Freemason (Lihat buku Christianity and Freemasonry; Kirby).
Uskup Agung Geoffrey Fisher juga seorang Freemason, termasuk pula Uskup Agung
Canterbury (1945-1961).
Selanjutnya, diketahui bahwa istilah
“United Nations” dicetuskan pertama kali oleh Franklin D. Roosevelt sewaktu
masih berlangsung Perang Dunia II. Sosok Franklin D. Roosevelt perlu diketahui
ternyata selain sebagai Presiden Amerika Serikat, ia juga merupakan anggota
penting dari Organisasi Yahudi Freemasonry- yang memiliki beberapa organisasi
underbow berkedok gerakan sosial dan amal seperti Lions Club dan Rotary Club.
Setidaknya terdapat dua catatan mengenai aktivitasnya di organisasi Mason
tersebut. Satu sumber menyatakan Rosevelt bergabung dengan sebuah organisasi
Lodge pada tanggal 11 Oktober 1911. Sedangkan sumber lain menyatakan ia masuk
pada 28 November 1911.
Nama PBB/UNO digunakan secara resmi
pertama kali pada 1 Januari 1942. Tujuannya untuk mengikat wakil-wakil Pihak
Berseteru kepada prinsip-prinsip Piagam Atlantik serta untuk menerima sumpah
dari mereka guna menjaga keamanan Kuasa Paksi. Setelah upaya itu, Pihak
Berseteru terus memantapkannya dengan ditandatanganinya kesepakatan-kesepakatan
dalam persidangan-persidangan di Moscow, Kaherah dan Taheran sewaktu masih
berperang pada tahun 1943. Dari bulan agustus sampai Oktober 1944, wakil-wakil
dari Perancis, Republik China, Inggris, Amerika Serikat dan Uni Soviet bertemu
untuk memperincikan rancangan-rancangan di Estet Dumbarton Oaks, Washington,
D.C.
Dari pertemuan-pertemuan selanjutnya
dicapailah rancangan pokok mengenai tujuan, wakil-wakil anggota dari tiap
negara, struktur, serta susunan dewan untuk memelihara keamanan dan keselamatan
antarbangsa, kerjasama ekonomi dan sosial antarbangsa. Rancangan ini telah
dibicarakan dan diperdebatkan oleh beberapa wakil negara dan utusan bangsa.
Pada 25 April 1945, persidangan PBB
tentang penyatuan antar bangsa, dimulai di San Francisco. Selain dihadiri oleh
wakil-wakil negara juga organisasi umum -termasuknya Lions Club yang diundang
khusus untuk menggubah piagam PBB. Tak kurang 50 negara yang menghadiri
persidangan ini menandatangani “Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa”. Polandia
yang tidak menghadiri persidangan itu diberi satu tempat khusus, baru dua bulan
kemudian tepatnya pada 26 Juni wakilnya menandatangani piagam itu.
Selanjutnya, Perserikatan Bangsa
Bangsa ditetapkan secara resmi pada 24 Oktober 1945, selepas piagamnya telah
diratifikasi oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK), yaitu Amerika
Serikat, Inggris, Uni Soviet, Perancis, Republik China serta diikuti anggota
lainnya yang terdiri 46 negara di Church House, London, Inggris pada 10 Januari
1946 yang diikuti 51 negara.
Kantor Pusat PBB saat ini dibangun
di sebelah Sungai East (East River), New York City pada tahun 1949 di atas
tanah yang dibeli dari John D. Rockefeller, Jr. dengan dana bersama sebanyak 8.5
juta dollar AS jadi bukan milik Amerika Serikat. John D. Rockfeller pun juga
diketahui merupakan anggota Freemason. Arsiteknya dari berbagai bangsa,
termasuknya Le Corbusier (Perancis), Oscar Niemeyer (Brazil), dan wakil-wakil
dari beberapa negara yang lain. Tim ini diketuai oleh Wallace K. Harrison,
Pimpinan Harrison & Abramovitz (NYC). Kantornya dibuka secara resmi pada 9
Januari 1951.
Tokoh-tokoh PBB juga banyak sekali
diisi oleh tokoh-tokoh dan pentolan anggota-anggota Freemason dan
cabang-cabangnya. Dalam sebuah artikel tercatat nama U Thant (UN Secretary
General), Robert Strange McNamara (US Secretary of Defense 1961-1968; President
World Bank 1968-1981).
LOGO/LAMBANG PBB (PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA)
Lambang PBB yang menampakkan globe
dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom. Tak hanya itu, di dalam logo
nya pun, terdapat segmen coretan sebanyak 33 juga berupa tebaran ranting dan
dedaunan Akasia. Apakah hanya sekedar kebetulan? Simbol nomor 33 adalah
melambangkan 33 tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk Yahudi.
Pohon akasia, mungkin bisa diartikan dengan ” semak yang membakar” yang Moses
(Nabi Musa) temukan di tengah padang pasir dan merupakan kayu yang oleh Tuhan
diperintahkan kepada Moses untuk gunakan sebagai bahan Bahtera / Kapal, Meja,
dan Tempat Beribadah.
PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG TERJADI SAAT BERDIRINYA PBB
Ada banyak bukti, bahwa lahirnya PBB dan segala keputusan
dan tindakannya adalah buah dari konsep organisasi bawah tanah Freemasonry
produk Yahudi dan kaki tangannya untuk melindungi gerakan zionisme dan
kepentingan Eropa Barat serta Amerika Serikat yang merupakan teman mesranya
negara zionis Israel. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu sbb:
1. Pencetus PBB adalah Franklin D.
Roosevelt, seorang masonic dan sekaligus Presiden Amerika Serikat.
2. konseptor Piagam PBB adalah
Organisasi Yahudi Lions Club yang diundang secara
khusus pada 25 April 1945 di San Francisco.
3. Lambang PBB berupa gambar bola
dunia dengan garis lintang dan bujur membentuk 33 kolom adalah melambangkan 33
tingkatan dalam organsasi rahasia Freemasonry produk yahudi.
4. Slogan yang selalu diungkapkan
oleh Freemasonry dan Lions Club adalah kebebasan, persaudaraan, dan kesetaraan
(versi Yahudi) adalah sama dengan muatan Piagam PBB.
5. Adanya lembaga keuangan di bawah
PBB seperti Bank Dunia dan IMF telah nyata-nyata menerapkan sistem ribawi yang
mencekik negara berkembang dan menebalkan kantong negara-negara maju dengan
program “pinjaman lunak” jangka panjang yang bunganya bisa naik sampai seratus
persen setiap tahunnya karena menggunakan kurs mata uang Amerika dan Eropa.
Sedangkan sistem perbankan pertama kali muncul pada abad ke-18 selepas Perang
Salib, oleh para “Kesatria Templar” penganut faham Freemasonry. Mereka menumpuk
uang dan emas dengan menerapkan sistem chek dan bunga bagi para penziarah yang
mengunjungi Kota Yerusalem. Kemudian pada abad berikutnya baru muncul perbankan
modern di Inggris milik seorang Yahudi bernama Rockefeller. Mereka memandang
masa kejayaan agama telah berakhir dan digantikan Kekuatan Emas dan Penguasaan
Informasi.
6. Adanya “dominasi kekuatan” oleh
lima Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki Hak Veto adalah
bukti nyata kesombongan dan egoisme mereka. Sedangkan Majelis Umum yang secara
“hukum” lebih tinggi dimana anggotanya seluruh negara tidak lebih sebagai
“penonton” yang tak berdaya dalam setiap kebijakan akhir PBB. Mereka menindas
bangsa lemah, memaksakan paket demokrasi dalam setiap negara untuk memudahkan
campur tangannya, lalu secara curang melarang kepemilikan dan penggunaan
senjata nuklir selain oleh 5 negara tadi dan negara Zionis Israel.
Begitu juga skandal Yahudi dengan
PBB, juga sudah bukan rahasia lagi. Sebelum PBB lahir, Yahudi sudah menguasai
lembaga dunia yang semisalnya ada waktu itu, LBB. Hal ini ditegaskan Nahom
Sokolov, seorang pemimpin Zionis dalam muktamar Zionis tanggal 27 Agustus 1922.
Dan peran terbesar yang telah dimainkan oleh LBB untuk kepentingan Zionis
internasional adalah, keberhasilannya meletakkan batu pertama bagi berdirinya
negara Israel di tanah Palestina. Setelah itu baru lahir PBB melanjutkan peran
yang pernah dimainkan LBB sebelumnya.
Tidak diragukan lagi, bahwa PBB
merupakan hasil pemikiran Yahudi sebagaimana pendahulunya LBB. Semenjak hari
kelahirannya, Zionis internasional telah menancapkan kukunya di PBB, dimana 60
% dari keseluruhan pegawai PBB adalah Yahudi yang mayoritas memegang posisi
penting dan strategis. Sementara jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dunia
secara keseluruhan, jumlah Yahudi tidak lebih dari 5 %.
Dengan demikian, jelaslah bagaimana
pengaruh Zionis internasional di PBB untuk merealisasikan impian dan tujuan
politik jahat mereka. Maka ketika negara Yahudi (Israel) ini tidak mematuhi
resolusi yang dikeluarkan PBB, lembaga dunia ini hanya bisa berpangku tangan
tidak pernah mengambil tindakan tegas. Berbeda halnya bila yang tidak mematuhi
resolusi PBB adalah negara Islam, maka tidak pelak lagi seluruh kekuatan dunia
akan dikerahkan untuk menghancurkannya.
B. Azaz dan Tujuan Berdirinya PBB
Asas PBB
Asas Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
- Persamaan
derajat dan kedaulatan semua negara anggota.
- Persamaan
hak dan kewajiban semua negara anggota.
- Penyelesaian
sengketa dengan cara damai.
- Setiap
anggota akan memberikan bantuan kepada PBB sesuai ketentuan Piagam PBB.
- PBB
tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara anggota.
Tujuan PBB
Tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut.
- Memelihara
perdamaian dan keamanan dunia.
- Mengembangkan
hubungan persahabatan antarbangsa berdasarkan asas-asas persamaan derajat,
hak menentukan nasib sendiri, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri
negara lain.
- Mengembangkan
kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi, sosial,
budaya, dan kemanusiaan.
- Menyelesaikan
perselisihan dengan cara damai dan mencegah timbulnya peperangan.
- Memajukan
dan menghargai hak asasi manusia serta kebebasan atau kemerdekaan
fundamental tanpa membedakan warna, kulit, jenis kelamin, bahasa, dan
agama.
- Menjadikan
pusat kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang harmonis untuk
mencapai tujuan PBB.
C. Keanggotaan PBB
Keanggotaan PBB terdiri dari 2 macam, yaitu:
- Anggota
asli (orginal members) yang terdiri dari 50 negara yang menandatangani
Piagam San Fransisco 26 Juni 1945. Pada tanggal 15 Oktober 1945 Polandia
menyusul sehingga menjadi 51 negara.
- Anggota
tambahan, yakni negara-negara anggota PBB yang masuk kemudian berdasar
syarat-syarat disetujui Majelis Umum PBB.
Syarat-syaratnya adalah sebagai
berikut.
- Negara
merdeka.
- Negara
yang cinta damai.
- Sanggup
mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Piagam PBB.
- Diusulkan
oleh Dewan Keamanan dan disahkan oleh Majelis Umum PBB.
D. Susunan Keanggotaan dan Tugas
Badan-badan PBB
a. Sekretariat
Sekretariat PBB dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal
yang dipilih oleh Majelis Umum atas usul DK PBB untuk masa jabatan 5 tahun dan
dapat dipilih kembali.
Tugas utama Sekretaris Jenderal sebagai berikut.
- Melaksanakan
tugas-tugas administrasi PBB.
- Menyusun
laporan tahunan tentang kegiatan PBB yang harus disampaikan kepada MU.
- Menyiapkan,
mengumumkan dan melaksanakan segala keperluan badan-badan PBB.
- Mengajukan
kepada DK PBB mengenai situasi yang menurut pendapatnya dapat membahayakan
perdamaian internasional.
Sekretaris Jenderal PBB pertama adalah Trygve Lie dari
Norwegia (1 Februari 1946 – 10 April 1953). Selanjutnya jabatan sekretaris
Jenderal PBB ini secara berturut-turut sebagai berikut.
- Dag Hamarskjold (Swedia), 1953 – 1961
- U Thant (Myanmar), 1961 – 1971
- Kurt Wadheim (Austria), 1971 – 1981
- Javier Perez de Cuellar (Peru), 1981 – 1991
- Boutros-Boutros Ghali (Mesir), 1991 – 1996
- Kofi Annan (Ghana), 1997 – 2006
- Ban Ki-Moon (Korea Selatan), 2007- ….
b. Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC)
1) keanggotaan
ECOSOC memiliki 54 anggota, yang semuanya dipilih oleh
Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Presiden dipilih untuk jangka waktu
satu tahun dan dipilah di antara kekuatan kecil atau menengah yang berada di
ECOSOC. ECOSOC bertemu sekali setahun pada bulan Juli untuk sesi empat minggu
2) tugas
fungsi ECOSOC mencakup pengumpulan informasi, menasihati
negara anggota, dan membuat rekomendasi. Selain itu, ECOSOC mempunyai posisi
yang baik untuk memberikan koherensi kebijakan dan mengkoordinasikan fungsi
tumpang tindih dari badan anak PBB dan dalam peran-peran inilah ECOSOC yang
paling aktif.
c. Mahkamah Internasional (International Court of Justice)
1) Keanggotaan
Keanggotaan Mahkamah Internasional adalah Badan Peradilan
utama dari PBB. Mahkamah Internasional terdiri atas 15 hakim dari 15 negara.
Anggota ini bertugas selama 9 tahun. Mahkamah Internasional ini berkedudukan di
Den Haag.
2) Tugas
Tugas Mahkamah Internasional sebagai berikut.
- Mengadili
perselisihan-perselisihan atau persengketaan antarnegara-negara anggota
PBB yang persoalannya diajukan oleh negara yang berselisih.
- Memberikan
pendapat kepada Majelis Umum PBB tentang penyelesaian sengketa
antarnegara-negara anggota PBB.
- Mendesak
DK PBB untuk mengambil tindakan terhadap pihak yang tidak menghiraukan
keputusan Mahkamah Internasional.
d. Majelis Umum (General Assembly)
1. Keanggotaan
Semua negara anggota PBB adalah anggota Majelis Umum. Sidang
Majelis umum terdiri dari seluruh anggota dan setiap anggota memiliki satu
suara. Majelis Umum bersidang sekali setahun. Sidang luar biasa dilakukan
apabila diminta oleh Dewan Keamanan atau sebagian besar anggota.
2. Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang Majelis Umum sebagai berikut.
a) Membicarakan persoalan-persoalan yang
tercantum dalam PBB.
b) Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.
b) Membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan dunia.
c) Memilih anggota-anggota Dewan Ekonomi Sosial,
menerima anggota baru, dan mengangkat Sekretaris Jenderal yang mengepalai
Sekretariat.
d) Menetapkan anggaran belanja PBB.
d) Menetapkan anggaran belanja PBB.
e) Memiliki wewenang mengadakan perubahan
terhadap pasal-pasal piagam PBB.
e. Dewan Keamanan (Security Council)
1. Keanggotaan
Dewan Keamanan mempunyai anggota 15 negara.
a. Lima negara anggota tetap (the Big Five) yakni
Inggris, Perancis, RRC, Amerika Serikat, dan Uni Sovyet (Rusia). Kelima negara
itu mempunyai hak veto yaitu hak untuk menolak atau membatalkan suatu keputusan
dalam Dewan Keamanan. Hak veto tidak berlaku apabila masalah yang disidangkan
DK menyangkut kepentingan negara anggota DK.
b. Sepuluh negara anggota tidak tetap (dipilih secara
bergiliran untuk masa tugas dua tahun). Indonesia pernah dipilih menjadi
anggota tidak tetap DK antara tahun 1973 – 1974.
2. Tugas
Tugas dan wewenang DK sebagai berikut.
a)
Menyelesaikan perselisihan internasional secara damai.
b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.
c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.
d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.
b) Mengadakan tindakan pencegahan atau paksaan dalam memelihara perdamaian dan keamanan.
c) Memilih hakim-hakim Mahkamah Internasional.
d) Mengawasi wilayah-wilayah sengketa.
E. Lembaga khusus
Ada banyak organisasi dan
badan-badan PBB yang berfungsi untuk bekerja pada isu-isu tertentu. Beberapa
lembaga yang paling terkenal adalah Badan Energi Atom Internasional, Organisasi Pangan dan Pertanian, UNESCO (Organisasi
Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa), Bank Dunia dan Organisasi Kesehatan Dunia.
Hal ini melalui badan-badan PBB yang
melakukan sebagian besar pekerjaan kemanusiaan. Contohnya termasuk program
vaksinasi massal (melalui WHO), menghindari kelaparan dan gizi
buruk (melalui karya WFP) dan perlindungan masyarakat rentan
dan pengungsi (misalnya, oleh UNHCR).
Piagam PBB menyatakan bahwa setiap
organ utama PBB dapat membangun berbagai badan khusus untuk memenuhi tugasnya.
Lembaga
khusus PBB
|
||||||
No.
|
Akronim
|
Bendera
|
Lembaga
|
Pusat
|
Kepala
|
Berdiri
|
1
|
Roma,
Italia
|
1945
|
||||
2
|
Wina,
Austria
|
1957
|
||||
3
|
Montreal, Kanada
|
1947
|
||||
4
|
Roma,
Italia
|
1977
|
||||
5
|
Jenewa, Swiss
|
1946
(1919)
|
||||
6
|
London,
Britania Raya
|
1948
|
||||
7
|
Washington,
D.C., AS
|
1945
(1944)
|
||||
8
|
Jenewa, Swiss
|
1947
(1865)
|
||||
9
|
Paris,
Perancis
|
1946
|
||||
10
|
Wina,
Austria
|
1967
|
||||
11
|
Bern,
Swiss
|
1947
(1874)
|
||||
12
|
Washington, D.C, AS
|
1945
(1944)
|
||||
13
|
Roma,
Italia
|
1963
|
||||
14
|
Jenewa, Swiss
|
1948
|
||||
15
|
Jenewa, Swiss
|
1974
|
||||
16
|
Jenewa, Swiss
|
1950
(1873)
|
||||
17
|
Madrid, Spanyol
|
1974
|
F. Tujuan
Lain
a.
Pemeliharaan perdamaian dan keamanan
Misi penjaga perdamaian PBB sampai dengan tahun 2009. Biru tua
menandakan misi yang sedang berlangsung, sedangkan biru muda menandakan misi
yang lalu.
PBB, setelah disetujui oleh Dewan Keamanan, mengirim pasukan penjaga perdamaian ke daerah dimana konflik bersenjata
baru-baru ini berhenti atau berhenti sejenak untuk menegakkan persyaratan
perjanjian perdamaian dan untuk mencegah pejuang dari kedua belah pihak
melanjutkan permusuhan. Karena PBB tidak memelihara militer sendiri, pasukan
perdamaian secara sukarela disediakan oleh negara-negara anggota PBB. Pasukan,
juga disebut “Helm Biru”, yang menegakkan kesepakatan PBB, diberikan Medali
PBB, yang dianggap dekorasi internasional bukan dekorasi militer. Pasukan
penjaga perdamaian secara keseluruhan menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1988.
Para pendiri PBB telah
mempertimbangkan bahwa organisasi itu akan bertindak untuk mencegah konflik
antara negara dan membuat perang pada masa depan tidak mungkin, namun pecahnya Perang Dingin membuat perjanjian perdamaian
sangat sulit karena pembagian dunia ke dalam kamp-kamp yang bermusuhan.
Menyusul akhir Perang Dingin, ada seruan baru bagi PBB untuk menjadi agen untuk
mencapai perdamaian dunia, karena ada beberapa lusin konflik berkelanjutan yang
terus berlangsung di seluruh dunia.
Sebuah studi tahun 2005 oleh RAND
Corp menyatakan PBB sukses di dua dari tiga upaya perdamaian. Ini dibandingkan
dengan upaya pembangunan bangsa orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan
bahwa tujuh dari delapan kasus PBB damai, dibandingkan dengan empat dari
delapan kasus AS damai. Juga pada tahun 2005, Laporan Keamanan Manusia
mendokumentasikan penurunan jumlah perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak
akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak langsung, bahwa aktivisme
internasional-kebanyakan dipelopori oleh PBB-telah menjadi penyebab utama
penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang Dingin. Situasi di mana PBB
tidak hanya bertindak untuk menjaga perdamaian, tetapi juga kadang-kadang
campur tangan termasuk Perang Korea (1950-1953), dan otorisasi
intervensi di Irak setelah Perang Teluk Persia di 1990.
PBB juga dikkritik untuk hal-hal
yang dirasakan sebagai kegagalan. Dalam banyak kasus, negara-negara anggota telah menunjukkan keengganan untuk
mencapai atau melaksanakan resolusi Dewan Keamanan, sebuah masalah yang berasal
dari sifat PBB sebagai organisasi antar pemerintah—dilihat oleh beberapa orang
sebagai hanya sebuah asosiasi dari 192 negara anggota yang harus mencapai
konsensus, bukan sebuah organisasi independen. Perselisihan dalam Dewan
Keamanan tentang aksi militer dan intervensi dipandang sebagai kegagalan untuk
mencegah Genosida Rwanda 1994, gagal untuk menyediakan
bantuan kemanusiaan dan campur tangan dalam Perang Kongo Kedua, gagal untuk campur tangan dalam
pembantaian Srebrenica tahun 1995 dan melindungi pengungsi surga dengan
mengesahkan pasukan penjaga perdamaian ke menggunakan kekuatan, kegagalan untuk
memberikan makanan untuk orang kelaparan di Somalia, kegagalan untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan resolusi Dewan Keamanan yang berhubungan dengan konflik
Israel-Palestina, dan terus gagal untuk mencegah genosida atau memberikan
bantuan di Darfur. pasukan penjaga perdamaian PBB
juga telah dituduh melakukan pemerkosaan anak, pelecehan seksual atau
menggunakan pelacur selama misi penjaga perdamaian , dimulai pada tahun 2003,
di Kongo, Haiti, Liberia, Sudan, Burundi dan Pantai Gading. Pada tahun 2004, mantan Duta Besar
Israel untuk PBB Dore Gold mengkritik apa yang disebutnya relativisme moral
milik organisasi dalam menghadapi (dan sesekali mendukung) genosida dan terorisme yang terjadi di antara kejelasan
moral antara periode pendirian dan hari ini. Gold juga khusus menyebutkan
undangan Yasser Arafat tahun 1988 untuk berbicara dengan
Majelis Umum sebagai titik yang rendah dalam sejarah PBB.
Selain perdamaian, PBB juga aktif
dalam mendorong perlucutan senjata. Peraturan persenjataan juga dimasukkan
dalam penulisan Piagam PBB tahun 1945 dan dilihat sebagai cara untuk membatasi
penggunaan sumber daya manusia dan ekonomi untuk menciptakan mereka. Namun,
munculnya senjata nuklir yang datang hanya beberapa minggu setelah
penandatanganan piagam segera menghentikan konsep keterbatasan senjata dan
perlucutan senjata, menghasilkan resolusi pertama dari pertemuan pertama
Majelis Umum yang meminta proposal khusus untuk “penghapusan senjata atom dari
persenjataan nasional dan semua senjata besar lainnya yang bisa digunakan
sebagai pemusnah massal. Forum-forum utama untuk masalah perlucutan senjata
adalah Komite Pertama Majelis Umum, Komisi Perlucutan Senjata PBB, dan
Konferensi Perlucutan Senjata, dan pertimbangan telah dilakukan tentang manfaat
larangan pengujian senjata nuklir, pengawasan senjata luar angkasa,
pelarangan senjata kimia dan ranjau darat, perlucutan
senjata nuklir dan senjata konvensional, zona bebas-senjata-nuklir, pengurangan
anggaran militer, dan langkah-langkah untuk memperkuat keamanan internasional.
PBB adalah salah satu pendukung
resmi Forum Keamanan Dunia (World Security Forum), sebuah konferensi
internasional besar tentang efek dari bencana global dan bencana, yang terjadi
di Uni Emirat Arab, pada bulan Oktober 2008.
Pada 5 November 2010 Ivor Ichikowitz, pendiri dan ketua
eksekutif Paramount Group, mendukung seruan Sekretaris Jenderal PBB Ban
Ki-moon
untuk dukungan, pelatihan dan peralatan yang lebih banyak untuk pasukan penjaga perdamaian Afrika. Ichikowitz mengatakan bahwa
pasukan Uni Afrika harus mendapat dukungan yang sama
dengan pasukan PBB.
b. Hak
asasi manusia dan bantuan kemanusiaan
Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk
didirikannya PBB. Kekejaman dan genosida pada Perang Dunia II menyebabkan munculnya konsensus
bahwa organisasi baru ini harus bekerja untuk mencegah tragedi serupa pada masa
mendatang. Tujuan awal adalah menciptakan kerangka hukum untuk mempertimbangkan
dan bertindak atas keluhan tentang pelanggaran hak asasi manusia. Piagam PBB
mewajibkan semua negara anggota untuk mempromosikan “penghargaan universal
bagi, dan kepatuhan terhadap, hak asasi manusia” dan mengambil “tindakan bersama
dan terpisah” untuk itu. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, meskipun tidak
mengikat secara hukum, diadopsi oleh Majelis Umum pada tahun 1948 sebagai satu
standar umum keberhasilan untuk semua. Majelis secara teratur mengambil isu-isu
hak asasi manusia.
PBB dan lembaga-lembaganya adalah
badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan
dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi
Manusia.
Salah satu contoh adalah dukungan oleh PBB untuk negara-negara dalam transisi
menuju demokrasi. Bantuan teknis dalam memberikan
pemilu yang bebas dan adil, meningkatkan struktur peradilan, penyusunan
konstitusi, pelatihan pejabat hak asasi manusia, dan mengubah gerakan
bersenjata menjadi partai politik telah memberikan kontribusi
signifikan terhadap demokratisasi di seluruh dunia. PBB telah membantu
pemilihan berjalan di negara-negara dengan sedikit atau tanpa sejarah
demokrasi, termasuk baru-baru ini di Afghanistan dan Timor Timur. PBB juga merupakan forum untuk
mendukung hak perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan
politik, ekonomi, dan sosial negara mereka. PBB memberikan kontribusi untuk
meningkatkan kesadaran konsep hak asasi manusia melalui perjanjian dan
perhatiannya terhadap pelanggaran yang spesifik melalui Majelis Umum, resolusi
Dewan Keamanan resolusi, atau Mahkamah Internasional.
Dewan Hak Asasi
Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun
2006bertujuan untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dewan adalah
penerus Komisi Hak Asasi Manusia PBB, yang sering dikritik karena memberikan
jabatan tinggi kepada negara-negara anggota yang tidak menjamin hak-hak asasi
warga negara mereka sendiri. Dewan ini memiliki 47 anggota didistribusikan
secara wilayah, dengan masing-masing masa jabatan tiga tahun, dan tidak mungkin
menjabat selama tiga kali berturut-turut. Sebuah kandidat untuk Dewan Hak Asasi
Manusia harus disetujui oleh mayoritas Majelis Umum. Selain itu, dewan memiliki
aturan ketat untuk keanggotaan, termasuk peninjauan hak asasi manusia
universal. Sementara beberapa anggota dengan catatan hak asasi manusia yang
dipertanyakan telah dipilih, hal ini lebih sedikit dari sebelumnya dengan fokus
peningkatan pada catatan hak asasi manusia masing-masing negara anggota.
Hak beberapa 370 juta masyarakat
adat di seluruh dunia juga merupakan suatu fokus untuk PBB, dengan Deklarasi
tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang disetujui oleh Majelis Umum pada tahun
2007. Deklarasi ini menguraikan hak-hak individu dan kolektif untuk budaya ,
bahasa, pendidikan, identitas, pekerjaan dan kesehatan, menyikapi isu-isu
pasca-kolonial yang dihadapi masyarakat adat selama berabad-abad. Deklarasi
tersebut bertujuan untuk mempertahankan, memperkuat dan mendorong pertumbuhan
adat, budaya institusi dan tradisi. Deklarasi ini juga melarang diskriminasi
terhadap masyarakat adat dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam hal-hal
yang menyangkut masa lalu, masa sekarang dan masa depan mereka.
Dalam hubungannya dengan organisasi
lain seperti Palang Merah, PBB menyediakan makanan, air
minum, tempat tinggal dan pelayanan kemanusiaan lainnya untuk orang-orang yang
menderita kelaparan, pengungsi akibat perang, atau yang terkena bencana
lainnya. Cabang kemanusiaan utama dari PBB adalah Program Pangan Dunia (yang
membantu pakan lebih dari 90 juta orang di 73 negara), kantor Komisaris Tinggi
untuk Pengungsi dengan proyek-proyek di lebih dari 116 negara, serta
proyek-proyek penjaga perdamaian di lebih dari 24 negara.
c. Sosial dan pembangunan ekonomi
|
PBB terlibat dalam mendukung pembangunan, misalnya oleh perumusan
Pembangunan Milenium. Badan Program
Pembangunan (UNDP) adalah sumber multilateral terbesar untuk bantuan
hibah teknis di dunia. Organisasi seperti Organisasi Kesehatan Dunia (WHO),
UNAIDS, dan Dana Global untuk Memerangi AIDS, Tuberkulosis dan Malaria
merupakan lembaga pemimpin dalam pertempuran melawan penyakit di seluruh dunia,
terutama di negara-negara miskin. Dana Kependudukan PBB merupakan penyedia
utama layanan reproduksi. 32 agen PBB yang bertujuan untuk memajukan pembangunan
mengkoordinasi usaha-usaha mereka lewat Grup Pembangunan PBB atau UNDG.
PBB juga mempromosikan pengembangan
manusia melalui berbagai instansi terkait, terutama oleh UNDP. Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional
(IMF), misalnya, bersifat independen, dan merupakan badan khusus dan pengamat
dalam kerangka PBB, menurut suatu perjanjian pada tahun 1947. Mereka awalnya
dibentuk terpisah dari PBB melalui Perjanjian Bretton Woods tahun 1944.
PBB setiap tahun menerbitkan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), beberapa negara mengukur perbandingan peringkat oleh
kemiskinan, melek huruf, pendidikan, harapan hidup, dan faktor lainnya.
Sasaran Pembangunan Milenium adalah delapan tujuan yang telah
disepakati seluruh negara anggota PBB untuk mencoba mencapai pada tahun 2015.
Dideklarasikan pada Deklarasi Milenium PBB yang ditandatangani pada bulan
September 2000.
G. Mandat
Dari waktu ke waktu, tubuh yang
berbeda dari PBB mengeluarkan resolusi yang mengandung paragraf operasi yang
dimulai dengan “permintaan” kata-kata, “menyerukan”, atau “mendorong”, yang
Sekretaris Jenderal menafsirkan sebagai mandat untuk membentuk organisasi
sementara atau melakukan sesuatu. Mandat ini bisa sesedikit meneliti dan
menerbitkan laporan tertulis, atau mounting operasi pemeliharaan perdamaian
besar-besaran (biasanya domain eksklusif Dewan Keamanan).
Meskipun lembaga-lembaga khusus,
seperti WHO, yang awalnya dibentuk oleh cara ini, mereka tidak sama dengan
mandat karena mereka adalah organisasi permanen yang ada secara independen dari
PBB dengan struktur keanggotaan mereka sendiri. Orang bisa mengatakan bahwa mandat
asli hanya untuk menutupi proses pembentukan lembaga tersebut, dan oleh
karenanya lama kadaluarsa. Sebagian besar mandat berakhir setelah jangka waktu
yang terbatas dan membutuhkan perpanjangan dari tubuh, yang mengaturnya.
Salah satu hasil dari KTT Dunia 2005
adalah mandat (berlabel id 17171) untuk Sekretaris-Jenderal untuk “meninjau
semua mandat yang lebih tua dari lima tahun yang berasal dari resolusi Majelis
Umum dan organ tubuh lainnya”. Untuk memfasilitasi review ini dan akhirnya
membawa koherensi kepada organisasi, Sekretariat telah menghasilkan sebuah
registri on-line mandat untuk menggambar bersama laporan yang berkaitan dengan
masing-masing dan menciptakan gambaran keseluruhan.
H. Lainnya
Selama masa hidup PBB, lebih dari 80
koloni telah mencapai kemerdekaan. Majelis Umum mengadopsi Deklarasi tentang
Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Masyarakat Kolonial pada tahun 1960
tanpa suara yang menantang tetapi semua kekuatan kolonial utama memilih
abstain. Melalui Komite PBB tentang Dekolonisasi, yang didirikan pada tahun
1962, PBB telah memfokuskan perhatian pada dekolonisasi. Hal ini juga didukung
negara-negara baru yang berdiri sebagai akibat dari inisiatif penentuan nasib
sendiri. Komite telah mengawasi dekolonisasi setiap negara lebih besar dari
20.000 km ² dan menghapus mereka dari daftar PBB Wilayah Yang Tidak Memerintah
Sendiri, selain Sahara Barat, sebuah negara lebih besar dari
Inggris yang baru dilepaskan oleh Spanyol pada tahun 1975.
PBB menyatakan dan mengkoordinasi hari peringatan
internasional, periode waktu untuk mengamati beberapa isu atau masalah
kepentingan internasional. Menggunakan simbolisme PBB, sebuah logo yang
dirancang khusus untuk tahun ini, dan infrastruktur Sistem PBB, berbagai hari
dan tahun-tahun telah menjadi katalisator untuk mendorong isu-isu kunci yang
menjadi perhatian dalam skala global. Sebagai contoh, Hari Tuberkulosis
Sedunia,
Hari
Bumi
dan Tahun Internasional
Gurun dan Desertifikasi.
I. Pendanaan
10
besar donatur di PBB, 2009
|
|
Negara
anggota
|
|
22,00%
|
|
16,624%
|
|
8,577%
|
|
6,642%
|
|
6,301%
|
|
5,079%
|
|
2,977%
|
|
2,968%
|
|
2,667%
|
|
2,257%
|
|
Negara
anggota lainnya
|
23,908%
|
PBB dibiayai dari sumbangan yang dinilai
dan bersifat sukarela dari negara-negara anggotanya. Majelis Umum menyetujui
anggaran rutin dan menentukan sumbangan untuk setiap anggota. Hal ini secara
luas berdasarkan kapasitas relatif kemampuan membayar dari masing-masing
negara, yang diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) mereka, dengan
penyesuaian untuk utang luar negeri dan rendahnya pendapatan per kapita.
Majelis telah membentuk prinsip
bahwa PBB tidak boleh terlalu bergantung pada salah satu anggota untuk
membiayai operasinya. Dengan demikian, ada sebuah tingkat “langit-langit”,
pengaturan jumlah maksimum sumbangan setiap anggota yang dinilai untuk anggaran
rutin. Pada bulan Desember 2000, Majelis merevisi skala penilaian untuk
mencerminkan keadaan global saat ini. Sebagai bagian dari revisi itu, plafon
anggaran rutin berkurang dari 25% menjadi 22%. AS adalah satu-satunya anggota
yang telah memenuhi langit-langit. Selain tingkat langit-langit, jumlah minimum
yang dinilai untuk setiap negara anggota (atau tingkat ‘lantai’) ditetapkan sebesar
0,001% dari anggaran PBB. Selain itu, untuk negara-negara kurang berkembang
(LDC), tingkat langit-langit 0,01% diterapkan.
Anggaran operasional saat ini
diperkirakan sebesar $ 4.190.000.000 untuk periode dua tahunan dari tahun 2008
sampai 2009, atau sedikit lebih dari 2 milyar dolar per tahun (lihat tabel
untuk kontributor utama).
Sebagian besar dari pengeluaran PBB
adalah untuk misi inti PBB, yaitu perdamaian dan keamanan. Anggaran
pemeliharaan perdamaian untuk tahun fiskal 2010-2011 adalah sekitar $ 7 miliar,
dengan sekitar 90.000 tentara dikerahkan di 14 misi di seluruh dunia. Operasi
perdamaian PBB didanai oleh penilaian, menggunakan formula yang berasal dari
dana biasa, tetapi termasuk biaya tambahan tertimbang untuk lima anggota tetap
Dewan Keamanan, yang harus menyetujui semua operasi penjaga perdamaian. Biaya
tambahan ini berfungsi untuk mengimbangi tarif penjaga perdamaian yang
dikurangi dari negara-negara kurang berkembang. Per 1 Januari 2008, 10 besar
penyedia kontribusi keuangan yang dinilai pada operasi penjaga perdamaian PBB
adalah: Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Cina,
Kanada, Spanyol, dan Republik Korea
UNICEF, WFP dan UNDP) didanai oleh
sumbangan sukarela dari pemerintah negara anggota lainnya. Sebagian besar
sumbangan ini adalah kontribusi keuangan, tetapi beberapa adalah dalam bentuk
komoditas pertanian yang disumbangkan untuk membantu populasi yang membutuhkan.
Karena anggaran mereka bersifat sukarela, banyak dari lembaga-lembaga ini
menderita kekurangan dana selama resesi ekonomi. Pada bulan Juli 2009, Program
Pangan Dunia melaporkan bahwa ia telah dipaksa untuk memotong jasa karena dana
tidak mencukupi. PPD telah menerima hampir seperempat dari total yang
dibutuhkan untuk tahun keuangan 09/10.
J.
Kebijakan Personil
PBB dan lembaga-lembaganya kebal
terhadap hukum negara tempat mereka beroperasi, untuk menjaga ketidakberpihakan
PBB sehubungan dengan negara tuan rumah dan anggota.
Meskipun mereka relatif independen
dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB dan lembaga-lembaganya secara
sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara anggota mengenai pernikahan
sesama jenis, sehingga keputusan tentang status karyawan dalam sebuah kemitraan
yang sama-seks didasarkan pada kebangsaan karyawan-karyawan tersebut. PBB dan
agensi-agensinya mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan itu
adalah warga negara dari negara-negara yang mengakui perkawinan sesama jenis.
Praktek ini tidak secara khusus membahas pengakuan perkawinan sesama jenis
tetapi mencerminkan praktik umum PBB untuk sejumlah masalah sumber daya
manusia. Perlu dicatat juga bahwa beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas
pada mitra domestik staf mereka dan beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan
sesama jenis atau kemitraan domestik staf mereka.
K.
Reformasi
Sejak didirikan, ada banyak seruan
untuk mereformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun hampir tidak ada yang
setuju bagaimana untuk melakukannya. Beberapa ingin PBB untuk memainkan peran
yang lebih besar atau lebih efektif dalam urusan dunia, sementara yang lain
ingin perannya dikurangi untuk pekerjaan kemanusiaan. Ada juga sejumlah usulan
sudah penambahan keanggotaan Dewan Keamanan PBB, cara yang lain untuk pemilihan
Sekretaris Jenderal PBB dan untuk pembentukan Majelis
Parlementer PBB.
PBB juga telah dituduh atas
pembuangan sumber daya dan birokrasi yang tidak efisien. Selama tahun 1990-an,
Amerika Serikat menunda pembayaran iuran dengan alasan inefisiensi, dan hanya
mulai pembayaran dengan kondisi bahwa akan diadakan suatu inisiatif reformasi.
Pada tahun 1994, Kantor Pengawasan Internal Jasa (OIOS) didirikan oleh Majelis
Umum sebagai pengawas efisiensi.
Sebuah program reformasi resmi
dimulai oleh Kofi Annan pada tahun 1997. Reformasi tersebut
termasuk mengubah keanggotaan tetap Dewan Keamanan (yang saat ini mencerminkan
hubungan kekuasaan pada 1945), membuat birokrasi lebih transparan, akuntabel
dan efisien, membuat PBB lebih demokratis, dan mulai merencanakan Pakta
Perdagangan Senjata.
Pada bulan September 2005, PBB
mengadakan KTT Dunia yang dihadiri oleh sebagian besar kepala negara anggota,
menyebut pertemuan iu sebagai “kesempatan sekali dalam segenerasi untuk
mengambil keputusan berani dalam bidang pembangunan, keamanan, hak asasi
manusia dan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Kofi Annan telah mengusulkan bahwa
peserta pertemuan menyetujui ” perundingan besar-besaran (grand bargain)”
global untuk reformasi PBB, memperbaharui fokus organisasi tentang perdamaian,
keamanan, hak asasi manusia dan pembangunan, dan untuk membuatnya lebih siap
dalam menghadapi masalah-masalah di abad ke-21.
Dokumen Hasil KTT Dunia menggambarkan kesimpulan dari
pertemuan tersebut, termasuk: pembuatan sebuah Komisi Pembangunan Perdamaian,
untuk membantu negara-negara berkembang dari konflik; sebuah Dewan Hak Asasi
Manusia dan dana demokrasi; sebuah penghukuman yang jelas dan tidak ambigu
tentang terorisme “dalam segala bentuk dan manifestasi”; perjanjian untuk
mencurahkan lebih banyak sumber daya ke Kantor Layanan Pengawasan Internal;
perjanjian untuk menghabiskan miliaran lebih dalam mencapai Tujuan Pembangunan Milenium; pembubaran Dewan Perwalian, karena misinya sudah
terselesaikan; dan, perjanjian bahwa masing-masing negara , dengan bantuan dari
masyarakat internasional, memiliki “tanggung jawab untuk melindungi” populasi
dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis dan kejahatan
terhadap kemanusiaan-dengan pemahaman bahwa masyarakat internasional siap untuk
bertindak “kolektif” dan “dengan tepat waktu dan tegas” untuk melindungi warga
sipil yang rentan jika suatu negara “secara nyata gagal” dalam memenuhi
tanggung jawabnya.
Kantor Layanan Pengawasan Internal
sedang direstrukturisasi untuk memperjelas ruang lingkup dan mandatnya, dan
akan menerima lebih banyak sumber daya. Selain itu, untuk meningkatkan
kemampuan pengawasan dan audit dari Majelis Umum, Audit Independen Komite
Penasehat (IAAC) sedang dibuat. Pada bulan Juni 2007, Komite Kelima menciptakan
sebuah rancangan resolusi untuk kerangka acuan komite ini.
Sebuah kantor etika didirikan pada
tahun 2006, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengungkapan keuangan baru
dan kebijakan perlindungan whistleblower. Bekerja sama dengan OIOS,
kantor etika juga merencanakan untuk menerapkan kebijakan untuk menghindari
penipuan dan korupsi. Sekretariat sedang dalam proses meninjau semua mandat PBB
yang berusia lebih dari lima tahun. Peninjauan ini ditujukan untuk menentukan
program mana yang merupakan duplikat atau tidak perlu yang harus dihilangkan.
Tidak semua negara anggota menyetujui mandat mana di antara lebih dari 7000
mandat yang harus ditinjau ulang.
Sengketa ini berpusat pada apakah
mandat yang telah diperbaharui harus diperiksa Memang, hambatan yang
diidentifikasi – pada khususnya, kurangnya informasi tentang implikasi sumber
daya mandat masing-masing – merupakan pembenaran yang cukup untuk Majelis Umum
untuk menghentikan peninjauan mandat pada bulan September 2008.
Sementara itu, Majelis Umum
meluncurkan sejumlah inisiatif baru yang secara longgar terkait dengan
reformasi pada bulan April 2007, meliputi tata kelola lingkungan internasional,
‘Ditayangkan sebagai Satu’ pada tingkat negara untuk meningkatkan konsolidasi
kegiatan program PBB dan organisasi gender yang bersatu. Sedangkan pencapaian 2
isu pertama itu kecil, Majelis Umum pada September 2010 menyetujui pembentukan “UN
Women” atau Wanita PBB/PBB Wanita sebagai organisasi PBB yang baru untuk
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. ‘UN Women didirikan dengan
mempersatukan sumber daya dan mandat dari empat kesatuan kecil untuk dampak
yang lebih besar. Kepala pertama Wanita PBB adalah Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.
L. Efektifitas
Beberapa telah mempertanyakan apakah
PBB masih relevan di abad ke-2. Sementara mandat pertama dan kedua Piagam PBB
membutuhkan PBB:. “Untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ….
(Dan jika perlu untuk menegakkan perdamaian dengan) mengambil tindakan
pencegahan atau penegakan hukum. “, karena struktur restriktif administrasi,
anggota tetap Dewan Keamanan sendiri kadang-kadang mencegah PBB dari sepenuhnya
melaksanakan dua mandat pertama. Tanpa persetujuan bulat, dukungan (atau
minimal abstain) dari semua 5 dari anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Piagam PBB
hanya memungkinkan untuk “mengamati”, laporan, dan membuat rekomendasi mengenai
konflik internasional. Kebulatan tersebut di Dewan Keamanan tentang otorisasi
aksi penegakan hukum PBB bersenjata tidak selalu tercapai pada waktunya untuk
mencegah pecahnya perang internasional. Bahkan dengan semua hambatan dan
keterbatasan pada kemampuan PBB untuk menanggapi situasi konflik, berbagai
studi masih telah menemukan PBB telah memiliki banyak keberhasilan penting
dalam 65 tahun keberadaannya.
Pada tahun 1962 Sekjen PBB U Thant memberikan bantuan yang berharga
dan mengambil banyak waktu, tenaga dan inisiatif sebagai negosiator utama
antara Nikita Khrushchev dan John F. Kennedy selama Krisis Rudal Kuba, sehingga memberikan hubungan
penting dalam pencegahan suatu perang nuklir pada waktu itu. Sebuah penilitan
tahun 2005 oleh RAND Corporation menemukan PBB berhasil dalam dua dari tiga
upaya perdamaian. Studi ini juga membandingkan upaya PBB untuk pembangunan
bangsa dengan orang-orang dari Amerika Serikat, dan menemukan bahwa tujuh dari
delapan kasus PBB damai, bertentangan dengan empat dari delapan kasus AS damai
Juga pada tahun 2005, Human Security Report mendokumentasikan penurunan jumlah
perang, genosida dan pelanggaran HAM sejak akhir Perang Dingin, dan bukti, meskipun tidak
langsung, bahwa aktivisme internasional – kebanyakan dipelopori oleh PBB –
telah menjadi penyebab utama penurunan konflik bersenjata sejak akhir Perang
Dingin.
BAB
III
KESIMPULAN
Dengan demikian kita telah
mengetahui berbagai aspek mengenai Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Murupakan
organisasi internasional yang terbesar dari segi jumlah anggotanya. Dan
memiliki fungsi yang sangat strategis dan kehidupan berbangsa.Yang dalam proses
pendirinyannya memiliki jalan panjang. Dan keberadaan PBB di tengah gelojak
dunia sangat membantu untuk menyelesaiakan berbagi masalah di dunia ini seperti
politik, sosial, budaya, dan sebagainya.
Juga fungsi serta tugas dari
organisasi PBB dapat dengan nyata kita rasakan di seluruh dunia seperti
ketika bencana gempa dan tsunami yang melanda aceh dan nias. Dan juga proses
perdamaian di berbagai belahan dunia lainnya.
Tapi disisi lain kita terdapat fakta
yang mencegangkan yaitu pengaruh zionisme di PBB. Mulai dari lambang,
keanggotaan,dan pengambilan keputusan oleh PBB yang sangat menguntungkan negara
maju dan membebani negara negara berkembang seperti pinjaman IMF dan
sebagainya.
Kuatnya pengaruh zionis di PBB dapat
kita liat pada saat agresi militer Israel ke Jalur Gaza, Palestina yang
mempora-porandakan daerah itu. Dengan apa yang telah di lakukan oleh negara
yahudi tersebut PBB tidak memberi sanksi yang tegas terhadap Israel yang
jelas-jelas merusak perdamaian dunia.
Dan disisi lain ketika negara Iran
yang melakukan Pengayaan energi nuklir di negaranya, di tentang oleh dunia
barat dan atas desakan tersebut PBB memberikan sanksi terhadap Iran.
Padahal program energi nuklir tersebut belum terbukti sebagai persenjataan
pembunuh masal. Melainkan untuk energi pembangkit listrik dan sebagainya.
Sebaliknya Amerika serikat yang memiliki persenjataan rahasia tersebut tidak
mendapat sanksi apa-apa dari PBB.
Penyusun juga pernah membaca di
salah satu buku tentang biografi Ahmadinejed, di buku tersebut Ahmadinejad
pernah menyatakan bahwa yang ditakutkan bukanlah kemampuan Iran memproduksi bom
nuklir, mengingat di dunia ini bom semacam itu tidak ada gunanya, “Melainkan,
yang mereka khawatirkan ialah kemandirian dan pengetahuan serta kemajuan pemuda
Iran di bidang nuklir.”
Dibuku tersebut juga terdapat
pernyataan ahmadinejad yang menyatakan begini, “Jika nuklir ini dinilai jelek
dan kami tidak boleh menguaasai dan memilikinya, mengapa kalian adikuasa
memilikinya? Sebaliknya, jika teknonuklir ini baik bagi kalian, mengapa kami
tidak boleh juga memakainya?”
Itulah PBB, kehadirannya sangat
dibutuhkan oleh semua negara di dunia ini tapi disisi lain ketidak netralan PBB
dalam mengambil setiap tindakan yang menyangkut tentang permasalahan dunia ini
juga menjadi momok yang merugikan bagi sebagian negara.
DAFTAR PUSTAKA
diaasz.wordpress.com
gudangmakalah.blogdetik.com
0 komentar:
Posting Komentar